Pseudo Transformation: Tentang Pendidikan Transformatif di Indonesia – Pendidikan transformatif menjadi kata kunci yang sering muncul dalam berbagai diskusi kebijakan pendidikan Indonesia. Namun, sejauh mana proses transformasi ini benar-benar terjadi? Ataukah hanya sekadar “pseudo transformation”—perubahan semu yang terlihat di permukaan tetapi tidak mengubah esensi sistem?
Mengenal Konsep Pendidikan Transformatif
Pendidikan transformatif berbeda dengan sekadar perubahan kurikulum atau metode mengajar. Konsep ini berakar dari pemikiran Jack Mezirow yang menekankan perubahan cara berpikir kritis dan pembentukan kesadaran peserta didik . Dalam catatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pendidikan transformatif harus mampu membebaskan peserta didik dari belenggu ketidakmampuan berpikir mandiri .
Baca Juga: Curhat Siswa SD Usai Kerjakan Soal TKA Numerasi: Gampang-gampang Susah
Artinya, pendidikan tidak hanya mengajarkan “apa” (pengetahuan faktual), tetapi juga “mengapa” dan “bagaimana jika”. Sayangnya di Indonesia, gagasan ini sering direduksi menjadi sekadar penggantian buku atau platform digital.
Transformasi Kurikulum: Merdeka Belajar
Kurikulum Merdeka yang digulirkan sejak 2020 sebenarnya mengusung semangat transformatif. Fokusnya pada penguatan profil Pelajar Pancasila dan pembelajaran berdiferensiasi . Guru didorong menjadi fasilitator, bukan satu-satunya sumber belajar . Siswa pun diberi ruang untuk mengeksplorasi minatnya melalui proyek penguatan profil.
Namun, praktik di lapangan seringkali timpang. Banyak sekolah yang masih berkutat pada masalah administrasi dan pelaporan proyek. Guru kewalahan menuntaskan target kurikulum yang dianggap berat, sehingga esensi transformasi nyaris tak terasa. Akibatnya, perubahan hanya terjadi di level dokumen dan istilah, bukan pada cara belajar murid.
Digitalisasi Pendidikan: Antara Cita dan Realita
Pemerintah meluncurkan platform digital seperti Merdeka Mengajar dan berbagi konten. Platform ini memungkinkan guru mengakses bahan ajar dan modul proyek . Namun, tidak semua guru memiliki literasi digital yang memadai. Di daerah 3T, akses internet terbatas sering menghambat pemanfaatan teknologi. Akhirnya, transformasi teknologi hanya dinikmati oleh sekolah-sekolah di kota besar.
Kesenjangan akses ini menciptakan “transformasi semu” yang melebarkan jurang kualitas antara sekolah maju dan tertinggal. Pemerintah perlu memastikan infrastruktur digital merata, baik hardware maupun jaringan.
Kebijakan yang Berubah Tapi Esensi Tetap
Prof. Dr. Arief Rachman, pakar pendidikan nasional, mengkritik bahwa Indonesia cenderung berganti kurikulum namun mentalitas ujian tetap dominan. “Kita ganti kurikulum berkali-kali, tapi cara menguji dan menilai siswa masih sama. Akhirnya guru dan siswa hanya sibuk dengan target nilai, bukan dengan proses berpikir,” ujarnya dalam sebuah diskusi daring.
Ini menjadi indikasi pseudo transformation: kebijakan berubah, paradigma baru diperkenalkan, tetapi praktik di kelas masih terperangkap pada rutinitas lama. Realitas ini didukung oleh data riset yang menunjukkan masih kuatnya budaya hafalan di sekolah, meskipun Kurikulum Merdeka sudah dijalankan di banyak satuan pendidikan .
Pendidikan Karakter: Antara Pencitraan dan Implementasi
Salah satu target penting dari pendidikan transformatif adalah pembentukan karakter. Pemerintah menggencarkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui kegiatan pembiasaan dan budaya sekolah. Sayangnya, implementasi di lapangan seringkali terjebak pada ritual tanpa substansi. Sekolah disibukkan dengan laporan PPK, bukan pada perubahan perilaku murid sehari-hari.
Akibatnya, pendidikan karakter hanya tampak dalam slogan dan piagam, tetapi gagal menciptakan lingkungan belajar yang toleran, demokratis, dan berintegritas.
Bagaimana Agar Transformasi Nyata?
Pendidikan transformatif di Indonesia tidak akan terwujud melalui perubahan prosedur semata. Diperlukan perubahan budaya belajar yang mendalam:
Penguatan Guru sebagai Agen Perubahan. Peningkatan kompetensi guru harus menyentuh aspek pedagogik kritis, bukan hanya teknis mengajar. Pemerintah perlu memberikan ruang bagi guru untuk menjadi peneliti di kelasnya sendiri.
Menyederhanakan Administrasi. Beban administrasi kurikulum sering mengganggu waktu guru untuk berinovasi. Sistem yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada tenaga pendidik akan mendorong transformasi.
Asesmen yang Memantik Berpikir Tingkat Tinggi. Perubahan cara ujian menjadi lebih esensial. Soal-soal yang menguji penalaran dan pemecahan masalah akan lebih bermakna.
Pemerataan Infrastruktur Digital. Pemerataan akses internet dan perangkat menjadi fondasi penting. Transformasi digital tidak boleh hanya berpusat di kota.
Tantangan ke Depan
Pendidikan di Indonesia berada di persimpangan. Kita bisa terus berkutat dengan pseudo transformation yang mengganti istilah tetapi membiarkan praktik lama berjalan. Atau, kita berani melakukan perubahan mendasar yang menyentuh iklim belajar, gaya mengajar, dan sistem evaluasi.
Pilihan pada akhirnya ada di tangan kita. Para pemangku kebijakan, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa harus memiliki keberanian untuk melepaskan kebiasaan lama yang tidak lagi relevan. Tanpa itu, transformasi pendidikan hanya akan menjadi slogan tahunan tanpa makna nyata.