Sekolah Daring Batal! Menko PMK: Sekolah Tetap Tatap Muka di Tengah Krisis – Pemerintah dengan tegas membatalkan wacana pembelajaran daring. Keputusan ini sempat muncul sebagai antisipasi krisis energi global. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan sekolah tetap tatap muka. Sebab, kualitas pendidikan menjadi prioritas utama.
Baca Juga: Singapura Larang HP di Sekolah, Siswa Kini Asyik Bermain dan Berinteraksi Langsung
Keputusan ini melibatkan koordinasi lintas kementerian. Abdul Mu’ti (Mendikdasmen) dan Nasaruddin Umar (Menag) turut dalam pembahasan. Mereka sepakat bahwa pembelajaran tatap muka lebih efektif.
Hindari Learning Loss Seperti Pandemi
Pengalaman pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga. Pembelajaran daring dalam jangka panjang terbukti merugikan. Banyak siswa mengalami learning loss atau ketertinggalan akademis. Pemerintah tidak mau mengulang kesalahan yang sama.
“Pemerintah menilai kegiatan belajar mengajar tetap perlu dilaksanakan secara tatap muka. Tujuannya menjaga kualitas pendidikan siswa,” demikian pernyataan resmi Kemenko PMK.
Abdul Mu’ti menambahkan alasan lain. Pertimbangan akademik dan penguatan pendidikan karakter menjadi kunci. Interaksi langsung di kelas membangun karakter lebih baik. Siswa belajar empati, kerja sama, dan disiplin secara nyata.
Krisis Global Berbeda dengan Pandemi
Pemerintah membedakan dua jenis krisis ini dengan cermat. Krisis energi akibat konflik global tidak menular melalui kontak fisik. Pandemi COVID-19 menular lewat sentuhan dan udara. Oleh karena itu, sekolah tatap muka tetap aman.
Menko PMK Pratikno menjelaskan hal ini. “Pembelajaran daring dinilai bukan kebutuhan mendesak dalam kondisi saat ini,” tegasnya.
Memang, konflik di Timur Tengah memicu krisis energi terburuk. Penutupan Selat Hormuz mengganggu pasokan hingga 12 juta barel minyak per hari. Namun, pemerintah menilai kondisi ini tidak cukup untuk meliburkan siswa dari sekolah.
Percepatan Transformasi Pendidikan
Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sidang Kabinet Paripurna (13 Maret 2026), Presiden menyampaikan pesan penting. Situasi krisis justru menjadi momentum percepatan transformasi. Jangan sampai pembangunan SDM terhenti.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan. Mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” tegas Pratikno.
DPR Dukung Penuh
Kebijakan ini mendapat apresiasi luas dari DPR. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, memberikan dukungan penuh. Menurutnya, pemerintah responsif terhadap dinamika di lapangan. Aspirasi para pemangku kepentingan juga terakomodasi.
Singgih menyoroti data penting Asesmen Nasional 2024. Indeks kompetensi numerasi dan literasi turun 5,2 poin. Penurunan ini terjadi di wilayah dengan pembelajaran daring intensif selama tiga tahun terakhir. Seluruh fraksi DRI sepakat untuk tidak mengorbankan kualitas pendidikan generasi bangsa.
Efisiensi di Sektor Lain
Meski sekolah tetap tatap muka, pemerintah tetap konsisten menghemat energi. Menko PMK menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi. Caranya dengan memangkas perjalanan dinas non-esensial. Rapat dan pertemuan juga dioptimalisasi via platform daring. Pemerintah juga menerapkan jam kerja fleksibel (Flexible Working Arrangement/FWA) secara terukur.
Dengan demikian, tidak ada alasan bagi sekolah untuk beralih ke daring. Siswa di seluruh Indonesia tetap harus masuk sekolah seperti biasa. Pemerintah memastikan proses belajar mengajar berjalan optimal. Stabilitas proses belajar tetap terjaga. Kemunduran kualitas pendidikan di tengah badai krisis global pun dapat dicegah.